Jakarta | Perbedaan sikap partai politik mulai terlihat setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait gugatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat mendaftarkan diri sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Putusan yang dibacakan pada 6 Oktober 2026 itu menyatakan bahwa tidak terdapat bukti tamat sekolah menengah atas yang dilaporkan Gibran ketika proses pendaftaran dilakukan. Putusan tersebut kemudian menjadi pemicu munculnya kembali pembahasan mengenai kelayakan pencalonan dan kemungkinan langkah politik terhadap wakil presiden tersebut.
Perkembangan itu mendapat tanggapan dari pihak penggugat. Mereka merencanakan audiensi dengan sejumlah lembaga negara dan partai politik, lain DPR, MPR, DPD, serta para pimpinan partai. Audiensi tersebut akan digunakan untuk menyampaikan pandangan mengenai putusan MK dan membahas kemungkinan pemakzulan Gibran. Rencana ini menunjukkan bahwa pihak penggugat ingin membawa persoalan tersebut ke ruang pembahasan politik dan kelembagaan, meskipun belum terdapat keterangan bahwa proses pemakzulan telah dimulai.
Denny Indrayana pada 9 Oktober menyampaikan bahwa pihaknya sedang menyusun surat permintaan audiensi. Surat itu ditujukan kepada lembaga legislatif dan partai politik yang diharapkan dapat menerima penjelasan mengenai perkara tersebut. Ia juga menyatakan keinginannya agar lembaga legislatif mengambil langkah untuk memakzulkan Gibran. Pernyataan tersebut menjadi salah satu dasar menguatnya wacana pemakzulan setelah putusan MK diumumkan.
Respons partai politik terhadap rencana audiensi dan gagasan tersebut menjadi perhatian berikutnya. Setiap partai memiliki pertimbangan masing-masing dalam menilai putusan MK, agenda pertemuan, serta kemungkinan tindak lanjutnya. Karena itu, sikap politik yang muncul dapat berbeda, mulai dari menyatakan kesiapan mendengar penjelasan hingga menunggu pembahasan resmi melalui mekanisme kelembagaan. Perbedaan respons inilah yang membuat isu pemakzulan berkembang sebagai wacana politik pascaputusan, bukan sebagai kepastian bahwa tahapan pemberhentian telah berlangsung.
Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) belum mengambil posisi akhir terkait wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka. Namun, kedua partai menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam merespons perkembangan tersebut. Demokrat menekankan penghormatan terhadap proses hukum dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), sedangkan PKB masih memusatkan perhatian pada penelaahan dokumen putusan secara menyeluruh.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan bahwa partainya menghormati proses yang sedang berlangsung serta keputusan MK. Demokrat masih memantau perkembangan sebelum menentukan langkah yang dianggap tepat bagi kepentingan bangsa dan rakyat. Sikap ini menunjukkan bahwa partai tersebut belum terburu-buru mengambil keputusan politik, terutama karena isu pemakzulan memiliki implikasi terhadap stabilitas pemerintahan dan kehidupan demokrasi.
Herman juga menyampaikan bahwa Demokrat terbuka menerima audiensi dan aspirasi dari para penggugat maupun elemen masyarakat lainnya. Keterbukaan tersebut menjadi ruang bagi partai untuk mendengar berbagai pandangan, memahami dasar tuntutan, serta menilai persoalan berdasarkan informasi yang lebih lengkap. Dengan demikian, sikap Demokrat sementara ini lebih menekankan dialog, pemantauan, dan pertimbangan yang hati-hati sebelum menentukan arah politik.
Sementara itu, PKB belum menyampaikan sikap resmi mengenai wacana tersebut. Muhammad Khozin, politikus PKB sekaligus anggota Komisi II DPR RI, menjelaskan bahwa partainya masih menunggu, mengkaji, dan mengkalkulasi salinan lengkap putusan MK. Menurut keterangan tersebut, dokumen putusan baru diterima PKB beberapa hari sebelumnya sehingga diperlukan waktu untuk membaca substansi dan konsekuensi hukumnya secara cermat.
PKB menegaskan bahwa hasil kajian akan disampaikan pada waktunya. Pernyataan ini menandakan bahwa partai masih berada dalam tahap internal, bukan menolak ataupun mendukung wacana pemakzulan. Penundaan penyampaian sikap dipandang sebagai upaya menjaga ketepatan analisis, khususnya karena keputusan MK perlu dipahami secara utuh sebelum diterjemahkan menjadi pilihan politik. Dengan demikian, Demokrat memilih membuka ruang aspirasi, sedangkan PKB mengutamakan telaah atas putusan sebelum menentukan posisi.
Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo tidak memberikan jawaban langsung ketika dimintai tanggapan mengenai wacana pemakzulan Gibran. Alih-alih membahas posisi partainya terhadap isu tersebut, Ganjar mengarahkan perhatian publik pada kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan yang hingga saat itu masih belum padam.
Menurut Ganjar, asap akibat karhutla telah menimbulkan dampak yang melampaui persoalan domestik. Kabut asap tersebut memicu protes dari negara-negara tetangga, sehingga penanganannya tidak dapat dipandang sebagai urusan teknis semata. Kondisi itu menyangkut keselamatan masyarakat, kualitas lingkungan, serta citra Indonesia dalam hubungan dengan negara lain.
Ganjar juga menilai persoalan karhutla perlu menjadi perhatian seluruh pemegang otoritas politik. Perhatian tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemerintah pusat, tetapi juga kepada berbagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pencegahan, pemadaman, pengawasan, dan penegakan hukum. Dengan demikian, respons terhadap bencana asap harus dilakukan secara terkoordinasi dan tidak berhenti pada pernyataan politik.
Ia menekankan bahwa penanganan karhutla semestinya menjadi prioritas pemerintah. Api yang terus menyala dan asap yang menyebar menunjukkan adanya persoalan yang membutuhkan tindakan segera, bukan penanganan yang ditunda. Pemerintah dinilai perlu memastikan pemadaman berlangsung efektif sekaligus menangani penyebab berulangnya kebakaran di sejumlah wilayah.
Ganjar bahkan menyebut keadaan tersebut memalukan bagi bangsa karena persoalan karhutla belum segera diselesaikan. Pernyataan itu memperlihatkan kekhawatirannya terhadap dampak luas bencana, termasuk gangguan kesehatan warga dan munculnya kritik dari negara tetangga. Namun, sikap yang disampaikannya dalam konteks ini hanya menunjukkan pengalihan fokus kepada penanganan karhutla. Pernyataan tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa PDIP mendukung ataupun menolak wacana pemakzulan Gibran.
Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan akan mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara cermat sebelum menentukan sikap lebih lanjut terhadap wacana pemakzulan Gibran. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga menegaskan bahwa setiap keputusan perlu ditempatkan dalam kerangka kepentingan bangsa dan negara. Penekanan tersebut menunjukkan bahwa PAN berupaya menilai persoalan berdasarkan pertimbangan konstitusional, kepentingan publik, serta dampaknya terhadap kehidupan bernegara, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan kekuasaan. Pernyataan itu tidak secara langsung menunjukkan dukungan ataupun penolakan terhadap pemakzulan, melainkan menegaskan pentingnya proses kajian yang matang.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai putusan MK telah memberikan fakta hukum mengenai tidak ditemukannya dokumen yang menyatakan bahwa Gibran telah menyelesaikan sekolah menengah atas. Menurutnya, setelah fakta tersebut disampaikan melalui putusan lembaga peradilan, persoalannya berkembang menjadi ranah sosial dan politik. Perubahan ranah ini membuat respons masyarakat serta partai politik menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang perlu diperhatikan secara proporsional.
Mardani menegaskan bahwa masyarakat dan partai politik memiliki hak untuk merespons keputusan MK. Namun, ia menyampaikan bahwa PKS masih melakukan komunikasi guna mencari kondisi terbaik bagi kemajuan bangsa. Sikap tersebut memperlihatkan adanya upaya untuk menghubungkan pertimbangan hukum dengan aspirasi publik, sekaligus menghindari kesimpulan politik yang terburu-buru. Komunikasi internal dan antarpihak menjadi tahap penting sebelum partai mengambil posisi yang lebih tegas.
Dengan demikian, respons partai-partai dalam sumber masih menunjukkan keberagaman. Sebagian membuka ruang untuk menerima audiensi dan menyerap aspirasi, sementara PAN memilih menunggu hasil kajian dan PKS melanjutkan komunikasi politik. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan bahwa wacana pemakzulan Gibran masih dipandang sebagai persoalan yang memerlukan penilaian hukum, politik, dan sosial secara bersamaan.
