Jakarta | PDI Perjuangan meluncurkan program Muda-Mudi Sekolah Partai pada Rabu, 21 Oktober 2026, di Jakarta. Program ini menjadi bagian dari upaya partai memperluas jangkauan pendidikan politik, terutama kepada pemilih Generasi Z menjelang Pemilu 2029. Melalui inisiatif tersebut, ruang belajar yang selama ini dikenal sebagai Sekolah Partai diarahkan agar lebih terbuka bagi kalangan muda. Peluncuran ini menandai perhatian partai terhadap kebutuhan generasi yang akan menjadi bagian penting dari pemilih pada pemilu mendatang, sekaligus membuka kesempatan untuk mengenal politik dan proses kepartaian secara lebih dekat.
Kepala Sekolah Partai sekaligus Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, menyampaikan keterangan mengenai tujuan program tersebut di Jakarta. Ia menjelaskan bahwa pendidikan politik perlu dapat dijangkau lebih luas, tidak hanya oleh mereka yang telah berada dalam lingkungan partai. Pandangan ini menanggapi kesan bahwa Sekolah Partai sebelumnya cenderung elitis dan aksesnya terbatas bagi kalangan atau kelompok tertentu. Dengan menghadirkan program Muda-Mudi, PDIP berupaya memperluas pintu masuk bagi generasi muda untuk mengikuti pendidikan politik dalam wadah yang disediakan partai.
Perluasan akses tersebut penting karena pemilih muda akan memiliki peran dalam menentukan arah politik nasional pada 2029. Pendidikan politik dapat memberi peserta bekal untuk memahami gagasan, organisasi, dan dinamika politik, serta mendorong keterlibatan yang lebih sadar dalam kehidupan demokrasi. Program ini juga memberi sinyal bahwa partai berupaya menyesuaikan jangkauan pendidikan politik dengan komposisi pemilih yang terus berkembang. Namun, keterbukaan program pada akhirnya perlu tercermin dalam pelaksanaan, termasuk siapa yang dapat mendaftar, materi yang dipelajari, dan kesempatan peserta untuk berdialog. Peluncuran Muda-Mudi Sekolah Partai menjadi langkah awal untuk memperkenalkan pendekatan yang lebih inklusif, sekaligus mengundang generasi muda melihat pendidikan politik sebagai ruang belajar yang dapat diakses, bukan semata-mata kegiatan internal bagi kelompok tertentu di partai menjelang kontestasi nasional.
Komarudin menilai keterlibatan anak muda dalam pendidikan politik penting karena masa depan Indonesia pada akhirnya berada di tangan generasi muda. Mereka akan menjadi warga, pemimpin, dan pengambil keputusan yang menentukan arah kehidupan berbangsa pada tahun-tahun mendatang. Karena itu, memahami cara kerja politik sejak dini dapat membantu mereka menilai kebijakan, mengenali persoalan publik, serta menyampaikan aspirasi secara lebih terarah. Pendidikan politik juga membuka ruang bagi anak muda untuk berdiskusi tentang nilai kebangsaan dan tanggung jawab warga negara, tanpa harus membatasi pembicaraan pada persaingan partai atau kepentingan elektoral semata.
Minimnya ketertarikan generasi muda terhadap politik, menurut pandangan tersebut, dapat menjadi persoalan serius. Jika politik dianggap jauh dari kehidupan sehari-hari, anak muda mungkin tidak merasa perlu memahami proses yang memengaruhi pendidikan, pekerjaan, kesejahteraan, maupun layanan publik. Jarak itu berisiko membuat mereka kurang terlibat dalam menentukan pilihan dan mengawasi jalannya pemerintahan. Sekolah partai dapat menjadi salah satu ruang untuk mengenalkan politik melalui pembelajaran dan percakapan. Namun, keikutsertaan di dalamnya tidak serta-merta berarti peserta harus menjadi kader, mendaftar sebagai anggota, atau bergabung dengan organisasi sayap partai.
Pembedaan belajar dan berafiliasi menjadi penting agar kesempatan memperoleh pengetahuan politik tetap terbuka bagi peserta dengan beragam pandangan. Anak muda dapat mengikuti kegiatan untuk memahami materi, mengajukan pertanyaan, dan membentuk penilaian sendiri, tanpa harus menyatakan dukungan atau komitmen keanggotaan. Komarudin juga menekankan pentingnya mengenal sejarah bangsa. Pemahaman tentang perjalanan Indonesia, termasuk latar belakang berbagai gagasan dan perjuangan, dapat membantu generasi muda membaca keadaan masa kini dengan lebih utuh. Pengetahuan tersebut relevan bagi siapa pun, baik yang kelak memilih bergabung dengan PDIP maupun yang menentukan jalan politik berbeda. Dengan demikian, pendidikan politik bukan semata-mata jalur perekrutan, melainkan juga kesempatan untuk memperluas wawasan kebangsaan dan menumbuhkan partisipasi yang sadar.
Materi pembelajaran Sekolah Partai, sebagaimana dijelaskan Komarudin, memberi perhatian pada sejarah perjuangan bangsa dan proses panjang yang membentuk Indonesia. Peserta diajak memahami gagasan Presiden pertama, Soekarno, serta latar perjuangan yang melahirkan cita-cita kebangsaan. Pemahaman sejarah ini bukan sekadar mengingat tokoh atau peristiwa, melainkan mengenali bahwa kehidupan bernegara dibangun melalui pemikiran, usaha bersama, dan keputusan yang berkembang dari waktu ke waktu. Dengan bekal tersebut, generasi muda diharapkan dapat melihat hubungan pengalaman masa lalu dan tanggung jawab politik masa kini.
Pancasila sebagai dasar negara menjadi pokok pembelajaran berikutnya. Peserta diharapkan memahami nilai dan kedudukannya dalam kehidupan berbangsa, termasuk kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan. Kurikulum juga menekankan peneguhan konstitusi, agar peserta mengenali aturan dasar yang mengatur kewenangan lembaga negara serta hak dan kewajiban warga. Komarudin mengingatkan bahwa berbagai hal berproses dan tidak terjadi begitu saja. Karena itu, pemahaman terhadap Pancasila maupun konstitusi perlu dibangun melalui pembelajaran yang terarah, bukan hanya melalui hafalan. Pengetahuan tersebut dapat menjadi landasan untuk menilai tindakan politik dan kebijakan secara bertanggung jawab.
Pendidikan ini juga diharapkan membantu generasi muda memahami pentingnya menjaga konstitusi dan menghindari pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Kesadaran tersebut relevan bagi siapa pun yang kelak terlibat dalam pengambilan keputusan publik, karena kekuasaan harus dijalankan sesuai aturan dan prinsip demokrasi. Sekolah Partai dapat menjadi ruang untuk mengenali tanggung jawab itu sejak dini, sekaligus mendorong peserta berpikir kritis tentang konsekuensi dari setiap keputusan. Komarudin berharap peserta siap apabila pada masa mendatang memegang jabatan publik, termasuk posisi presiden atau wakil presiden. Kesiapan itu perlu ditopang pengetahuan, pemahaman konstitusional, dan proses pembelajaran yang memadai; jabatan tersebut menuntut tanggung jawab besar dan tidak dapat dijalani tanpa persiapan yang sungguh-sungguh.
Sekretaris Sekolah Partai PDIP, Nida Zidny Paradhisa, menjelaskan bahwa peserta kegiatan tidak dipilih secara langsung tanpa proses penyaringan. Mereka merupakan bagian dari ribuan pendaftar yang sebelumnya mengisi formulir secara daring. Tingginya jumlah peminat membuat panitia menerapkan seleksi bertahap agar peserta yang hadir telah melalui pemeriksaan administrasi dan penilaian yang diperlukan. Dengan proses tersebut, kegiatan diharapkan diikuti oleh peserta yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan penyelenggara, sekaligus mampu mengikuti rangkaian pengenalan partai dengan baik.
Tahap verifikasi mencakup pemeriksaan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memastikan identitas serta status peserta. Panitia juga meninjau rekam jejak para pendaftar di media sosial sebagai bagian dari proses seleksi. Setelah seluruh tahapan pemeriksaan dilakukan, penyelenggara menyaring pendaftar hingga tersisa ratusan peserta terpilih. Nida menyebut proses ini sebagai upaya memastikan bahwa peserta yang hadir memang telah memenuhi persyaratan seleksi. Mekanisme tersebut menggambarkan bahwa keterlibatan generasi muda dalam kegiatan pengenalan partai didahului oleh tahapan verifikasi yang terstruktur, sejak pendaftaran hingga penetapan peserta.
Menurut Nida, kegiatan ini bertujuan memperkenalkan PDIP secara lebih dekat kepada peserta, khususnya kalangan muda. Pengenalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan organisasi dan aktivitas partai, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memahami peran politik dalam kehidupan masyarakat. Ia menegaskan bahwa politik tidak semata-mata soal elektoral atau upaya meraih kemenangan dalam pemilu. Politik juga mencakup edukasi kepada masyarakat serta usaha menjaga kewarasan demokrasi. Dengan pandangan itu, kegiatan Sekolah Partai diarahkan untuk membuka ruang pembelajaran dan percakapan mengenai demokrasi di luar momentum pemilihan. Acara tersebut turut dihadiri jajaran DPP PDIP, termasuk Esti Wijayati dan Yuke Yurike, serta Bendahara Umum Sekolah Partai, Sigit K. Yunianto.
