Jakarta | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 454,25 hektare lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas Sumatera dan Kalimantan telah berhasil dipadamkan hingga 19 Oktober 2026. Capaian tersebut merupakan bagian dari target penanganan seluas 1.024,33 hektare. Dengan demikian, upaya di lapangan masih berlanjut untuk menangani area yang belum sepenuhnya terkendali.
BNPB menyebut masih terdapat 570,08 hektare yang berada dalam proses penanganan. Satuan tugas gabungan melanjutkan pemadaman pada titik-titik yang masih terbakar sekaligus melakukan pendinginan pada area terdampak. Kedua langkah itu dilakukan agar api dapat dikendalikan dan tidak kembali menyala setelah proses pemadaman. Penanganan yang berlangsung mencakup area yang belum padam maupun lokasi yang memerlukan pemeriksaan dan pendinginan lebih lanjut.
Data tersebut disampaikan BNPB sebagai gambaran perkembangan penanganan karhutla di wilayah prioritas. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, menyampaikan keterangan itu di Jakarta pada Selasa. Angka yang dipaparkan menunjukkan bahwa hampir separuh dari keseluruhan target telah ditangani, sementara lebih dari setengahnya masih membutuhkan upaya lanjutan dari petugas gabungan.
Perbedaan luas yang telah dipadamkan dan area yang masih ditangani menjadi penanda bahwa operasi belum selesai. Pemadaman dan pendinginan perlu berjalan beriringan, sebab penghentian api di permukaan saja belum selalu meniadakan potensi bara tersisa. Karena itu, satuan tugas gabungan tetap bekerja pada area yang masuk dalam cakupan penanganan, dengan perkembangan luas terdampak dan status operasi menjadi acuan untuk memantau kemajuan.
BNPB mencatat capaian tersebut berdasarkan kondisi hingga 19 Oktober 2026. Rincian 454,25 hektare yang telah padam dan 570,08 hektare yang masih ditangani memberikan gambaran mengenai skala pekerjaan yang tersisa. Penanganan di enam provinsi prioritas Sumatera dan Kalimantan pun tetap diarahkan pada penyelesaian target 1.024,33 hektare, melalui tindakan pemadaman dan pendinginan oleh satuan tugas gabungan.
Dalam rincian penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dilaporkan BNPB, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan tercatat sebagai dua provinsi dengan target penanganan terbesar di angka yang tersedia. Data tersebut memuat luas area yang menjadi target, bagian yang telah padam, serta bagian yang masih belum padam. Ketiga angka ini memberikan gambaran mengenai perkembangan penanganan di masing-masing wilayah pada saat laporan disusun.
Di Kalimantan Tengah, target penanganan tercatat seluas 452,49 hektare. Dari luasan tersebut, area yang dilaporkan telah padam mencapai 63,10 hektare, sedangkan 389,39 hektare lainnya masih belum padam. Dengan demikian, sebagian besar luasan dalam target penanganan di provinsi ini masih tercantum sebagai area yang belum padam berdasarkan rincian BNPB. Angka-angka tersebut menunjukkan pembagian luasan yang dilaporkan, bukan penjelasan mengenai faktor yang memengaruhi proses pemadaman.
Sementara itu, di Sumatera Selatan, BNPB mencatat target penanganan seluas 401,67 hektare. Area yang telah padam mencapai 293,17 hektare, sementara 108,50 hektare masih belum padam. Rincian itu memperlihatkan bahwa bagian yang telah padam di Sumatera Selatan lebih luas daripada bagian yang masih belum padam dalam target yang dicatat. Penyajian ini terbatas pada status luasan sebagaimana tercantum dalam data, tanpa menambahkan keterangan di luar laporan.
Perbandingan angka kedua provinsi perlu dibaca dengan memperhatikan nilai target masing-masing. Target Kalimantan Tengah lebih luas, yakni 452,49 hektare, sedangkan target Sumatera Selatan tercatat 401,67 hektare. Luas yang telah padam dan belum padam juga berbeda: Kalimantan Tengah melaporkan 63,10 hektare padam dan 389,39 hektare belum padam, sedangkan Sumatera Selatan melaporkan 293,17 hektare padam dan 108,50 hektare belum padam. Seluruh angka tersebut merupakan rincian yang dilaporkan BNPB. Data ini menyajikan kondisi penanganan di dua provinsi pada cakupan laporan, tanpa menyimpulkan penyebab perbedaan capaian ataupun menggambarkan perkembangan setelah waktu pelaporan. Karena itu, setiap pembacaan atas perkembangan berikutnya perlu merujuk pada pembaruan resmi BNPB yang memuat periode dan rincian data terkini.
Di Provinsi Jambi, penanganan kebakaran hutan dan lahan mencakup target seluas 96,50 hektare. Dari luasan tersebut, petugas telah berhasil memadamkan api di area 32,00 hektare, sedangkan kebakaran pada 64,50 hektare lainnya masih belum padam. Data ini menunjukkan bahwa pekerjaan pemadaman di Jambi masih perlu dilanjutkan pada sebagian besar area yang masuk dalam target penanganan. Pemantauan dan upaya pengendalian tetap diperlukan agar titik api yang tersisa dapat ditangani dan tidak meluas.
Kalimantan Selatan mencatat target penanganan seluas 58,45 hektare. Sebanyak 50,95 hektare dilaporkan telah padam, sementara 7,50 hektare masih belum padam. Dengan demikian, sebagian besar luasan yang menjadi sasaran di provinsi ini telah berhasil ditangani, meskipun masih terdapat area yang memerlukan penanganan lanjutan. Capaian tersebut perlu dibaca bersama dengan sisa luasan yang belum padam, karena proses pengendalian belum sepenuhnya selesai selama api masih tercatat di lokasi sasaran.
Di Kalimantan Barat, target pemadaman mencapai 11,92 hektare. Petugas telah memadamkan kebakaran pada 11,73 hektare, dan tersisa 0,19 hektare yang belum padam. Sementara itu, di Riau, seluruh 3,30 hektare lahan yang termasuk dalam target penanganan dilaporkan telah berhasil dipadamkan. Kedua provinsi tersebut menunjukkan kondisi berbeda: masih ada sedikit area yang perlu ditangani di Kalimantan Barat, sedangkan target di Riau telah seluruhnya tercapai berdasarkan data yang dilaporkan.
Secara keseluruhan, angka dari empat provinsi ini menggambarkan perkembangan pemadaman yang tidak seragam. Jambi masih memiliki luasan belum padam paling besar di provinsi yang disebutkan, sedangkan Kalimantan Selatan telah memadamkan sebagian besar area target. Kalimantan Barat menyisakan luasan yang relatif kecil, dan Riau melaporkan seluruh targetnya padam. Rincian luasan target, area yang telah padam, serta sisa yang belum padam membantu memberikan gambaran tentang kebutuhan penanganan di tiap wilayah. Perkembangan selanjutnya tetap bergantung pada pembaruan kondisi lapangan dan upaya petugas dalam menangani titik kebakaran yang masih tersisa.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) belum berhenti setelah pemadaman di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. BNPB bersama kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri, serta pemerintah daerah terus mengerahkan personel dan sumber daya untuk menangani sisa titik api. Upaya ini dilakukan agar api yang masih tersisa dapat dikendalikan dan tidak meluas kembali, terutama pada kawasan yang masih memerlukan pemantauan serta penanganan langsung.
Satgas gabungan melanjutkan operasi sesuai kondisi di lapangan, dengan dukungan koordinasi lintas instansi. Kebutuhan tenaga, peralatan, dan dukungan lain dapat berbeda menurut lokasi dan perkembangan titik api. Karena itu, pemantauan tetap diperlukan meskipun sebagian wilayah telah mencatat pemadaman. Penanganan sisa api menjadi bagian penting dari upaya mencegah kebakaran kembali berkembang ketika kondisi lingkungan masih mendukung penyebaran api.
Berton menilai beban operasi pemadaman diperkirakan berangsur lebih ringan seiring datangnya awal musim hujan. Namun, perubahan beban tersebut bukan berarti seluruh pekerjaan dapat segera dihentikan. Satgas tetap perlu mengikuti perkembangan titik api dan kondisi cuaca, serta menyesuaikan pengerahan sumber daya berdasarkan kebutuhan setempat. Hujan dapat membantu meredakan kondisi kering, tetapi perkiraan waktu kedatangannya berbeda satu wilayah dan wilayah lainnya.
BMKG memprediksi awal musim hujan datang secara bertahap.
Baca juga: Upaya Pemadaman Karhutla di Jawa Timur | Dampak Pemadaman Lampu untuk Lingkungan dan Penghematan Energi | Dampak Penghematan Energi dari Aksi Pemadaman Lampu
