Jakarta | Pemerintah Indonesia menetapkan penghentian ekspor benih bening lobster (BBL) secara permanen. Kebijakan tersebut menjadi penegasan bahwa benih lobster tidak lagi dapat dikirim ke luar negeri, baik untuk kepentingan perdagangan maupun kebutuhan budi daya di wilayah negara lain. Keputusan ini menandai perubahan penting dalam tata kelola sumber daya lobster nasional, terutama karena BBL merupakan bagian dari siklus awal kehidupan lobster yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Ketentuan terbaru dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 5 Tahun 2026. Peraturan ini mengubah ketentuan yang sebelumnya tercantum dalam Permen KP Nomor 7 Tahun 2024. Dalam aturan lama, penangkapan BBL masih dimungkinkan untuk mendukung kegiatan budi daya di luar wilayah Indonesia dengan mengikuti persyaratan dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah. Ruang tersebut menjadi dasar bagi adanya pengiriman benih lobster ke luar negeri.
Melalui Permen KP Nomor 5 Tahun 2026, ketentuan yang memungkinkan ekspor tersebut ditutup. Pemerintah tidak lagi memberikan ruang bagi penangkapan BBL yang ditujukan untuk kegiatan budi daya di luar Indonesia, sehingga pemanfaatannya diarahkan untuk mendukung kepentingan pengelolaan lobster di dalam negeri. Perubahan regulasi ini juga memperjelas sikap pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan serta mencegah berkurangnya populasi lobster akibat pengambilan benih secara berlebihan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa ekspor benur lobster dihentikan untuk selamanya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penghentian ini bukan sekadar kebijakan sementara atau pembatasan yang dapat ditinjau kembali dalam waktu dekat. Dengan berlakunya aturan baru, pemerintah menempatkan perlindungan sumber daya BBL dan penguatan pengelolaan lobster nasional sebagai dasar utama kebijakan ekspor.
Penghentian permanen ekspor benih bening lobster (BBL) diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2026. Regulasi ini tidak hanya menegaskan arah kebijakan pemerintah untuk menjaga sumber daya lobster di dalam negeri, tetapi juga membangun mekanisme penindakan terhadap praktik pengeluaran BBL secara ilegal. Dengan demikian, larangan ekspor memperoleh landasan kelembagaan yang lebih kuat dan dapat dilaksanakan melalui koordinasi lintas instansi.
Salah satu ketentuan utama dalam Perpres tersebut ialah pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster, yang dikenal sebagai Satgas P2BBL. Satuan tugas ini memiliki mandat untuk memberantas pengeluaran BBL dari wilayah Indonesia yang dilakukan tanpa izin atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas tersebut mencakup penguatan pengawasan, pertukaran informasi, serta penindakan terhadap jaringan atau pihak yang terlibat.
Konteks penguatan kebijakan itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono saat menghadiri kick off Satgas P2BBL di Jakarta Pusat pada Senin, 12 Oktober 2026. Kehadiran satuan tugas menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan perlindungan benih lobster sebagai agenda yang memerlukan kerja bersama, bukan hanya keputusan administratif untuk menghentikan kegiatan ekspor.
Melalui Satgas P2BBL, pemerintah menyiapkan perangkat pemberantasan terhadap pengeluaran BBL yang berlangsung di luar ketentuan. Pendekatan ini diperlukan karena pelanggaran dapat dilakukan melalui berbagai jalur dan melibatkan lebih dari satu wilayah kewenangan. Koordinasi kementerian, lembaga penegak hukum, pemerintah daerah, serta unsur pengawasan di lapangan diharapkan mampu mempersempit ruang penyelundupan. Kebijakan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pemanfaatan benih lobster harus diarahkan pada tata kelola yang legal, terukur, dan mendukung keberlanjutan sumber daya kelautan Indonesia.
Setelah penghentian permanen ekspor benih bening lobster, arah kebijakan pemerintah bergeser pada penguatan budi daya lobster di dalam negeri. Benih tidak lagi dikirim ke luar negeri dalam bentuk komoditas bernilai rendah, melainkan dipelihara hingga mencapai ukuran konsumsi dan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah ingin membangun rantai usaha yang mencakup pembenihan, pembesaran, pengolahan, hingga pemasaran lobster untuk pasar domestik dan internasional. Kebijakan ini juga diharapkan menciptakan lapangan usaha bagi pembudi daya serta meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Keputusan tersebut diambil setelah kerja sama budi daya lobster Indonesia dan Vietnam dihentikan. Kerja sama itu dinilai belum memberikan hasil yang memadai bagi kepentingan pengembangan budi daya nasional. Pemerintah kemudian memilih untuk memusatkan pengelolaan dan pengembangan teknologi di wilayah Indonesia, sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya lobster. Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini melakukan pemodelan budi daya di sejumlah daerah yang dinilai memiliki potensi, termasuk Batam dan Nusa Tenggara Barat. Model tersebut mencakup kesesuaian lokasi, ketersediaan pakan, kualitas air, pengendalian penyakit, serta pola usaha yang dapat diterapkan oleh masyarakat.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa pihak luar yang masih membutuhkan lobster harus berhubungan langsung dan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Kerja sama itu diarahkan berlangsung melalui skema budi daya di dalam negeri, bukan dengan membeli atau mengirim benih ke negara lain. Pihak asing dapat berperan dalam investasi, teknologi, pembiayaan, atau akses pasar, tetapi proses pembesaran dan penciptaan nilai tambah tetap dilakukan di Indonesia. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan keberlanjutan populasi lobster sekaligus menjadikan hasil budi daya sebagai komoditas ekspor yang lebih menguntungkan.
Perubahan kebijakan ekspor benih bening lobster (BBL) berlangsung dalam beberapa tahap dan mengikuti arah pengelolaan sumber daya kelautan pada setiap periode pemerintahan. Pada masa kepemimpinan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014–2019, pemerintah memilih memperkuat perlindungan lobster di habitat asalnya. Langkah tersebut diwujudkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2016.
Peraturan itu melarang penangkapan dan atau pengeluaran lobster, kepiting, serta rajungan dari wilayah Indonesia, termasuk benih lobster. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keberlanjutan populasi, mencegah eksploitasi benur secara berlebihan, dan mendorong pemanfaatan sumber daya melalui pembesaran di dalam negeri. Namun, arah kebijakan berubah ketika Edhy Prabowo memimpin kementerian. Melalui Permen KP Nomor 12 Tahun 2020 yang ditandatangani pada 4 Mei 2020, ekspor BBL kembali dibuka.
Pembukaan tersebut kemudian menimbulkan perdebatan mengenai pengawasan, tata kelola, serta manfaat ekonomi yang diterima masyarakat dan negara. Setelah Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, kebijakan itu ditinjau kembali. Pada masa kepemimpinan Sakti Wahyu Trenggono, pemerintah menerbitkan Permen KP Nomor 17 Tahun 2021 yang menutup kembali ekspor benih lobster.
Pola tersebut kembali berubah pada 2024. Permen KP Nomor 7 Tahun 2024 membuka ekspor BBL dengan alasan mendukung pengembangan budi daya, termasuk kemungkinan budi daya di luar Indonesia. Ketentuan itu mensyaratkan investor asing terlebih dahulu berinvestasi dan menjalankan kegiatan budi daya di Indonesia. Rangkaian perubahan tersebut menunjukkan kebijakan yang bergerak dari pelarangan, pembukaan, penutupan, hingga pembukaan kembali. Kebijakan terbaru kemudian mengakhiri pola buka-tutup itu dengan menetapkan larangan ekspor secara permanen.
Baca juga: Tantangan Penerbitan Obligasi Daerah oleh Pemerintah DKI Jakarta | Rekening Massal untuk Masyarakat: Anggaran dan Rencana Pemerintah
