Jakarta | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID menandatangani nota kesepahaman pada 14 Oktober 2026. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di sektor pertambangan, termasuk kejahatan yang berkaitan dengan korupsi. Melalui kerja sama tersebut, kedua lembaga berkomitmen meningkatkan koordinasi, pertukaran informasi, serta pemanfaatan analisis transaksi keuangan dalam mendeteksi potensi pelanggaran.
Kerja sama PPATK dan MIND ID mencerminkan pentingnya pengawasan terpadu dalam industri yang memiliki peran besar terhadap perekonomian nasional. Pengawasan tidak hanya diarahkan pada transaksi perusahaan, tetapi juga pada hubungan bisnis, aliran dana, serta rantai pasok yang terlibat dalam kegiatan pertambangan. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi pola transaksi tidak wajar sejak tahap awal dan mempersempit ruang bagi pelaku kejahatan untuk menyamarkan hasil tindak pidana.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyampaikan bahwa sektor pertambangan memiliki nilai ekonomi yang besar dan rantai usaha yang kompleks. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan untuk berbagai kejahatan keuangan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengendalian yang kuat. Karena itu, pemantauan berbasis risiko, penerapan tata kelola yang baik, serta koordinasi antarlembaga diperlukan untuk menjaga kegiatan usaha tetap berada dalam koridor hukum.
Transparansi dan integritas menjadi unsur penting dalam membangun industri pertambangan nasional yang berkelanjutan. Dengan dukungan pengawasan yang konsisten, perusahaan dan pemangku kepentingan dapat memperkuat kepercayaan publik, melindungi penerimaan negara, serta memastikan manfaat sumber daya mineral dikelola secara bertanggung jawab. Nota kesepahaman ini juga membuka ruang bagi pengembangan kebijakan pencegahan yang lebih efektif dan sesuai dengan dinamika risiko di sektor pertambangan.
PPATK mencatat adanya transaksi yang terindikasi berkaitan dengan sektor pertambangan dengan nilai sekitar Rp684,71 triliun. Angka tersebut menjadi bagian dari hasil pemantauan terhadap aktivitas transaksi yang berhubungan dengan sektor pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam. Besaran nilai ini menunjukkan bahwa transaksi pada sektor tersebut perlu menjadi perhatian dalam kerangka pengawasan risiko kejahatan keuangan.
Berdasarkan rincian periode pemantauan, transaksi terindikasi yang berkaitan dengan sektor pertambangan mencapai Rp517,47 triliun sepanjang 2025. Selanjutnya, pada semester I 2026, nilai transaksi yang terindikasi berkaitan dengan sektor yang sama tercatat sebesar Rp167,23 triliun. Jika digabungkan, kedua angka tersebut membentuk nilai sekitar Rp684,71 triliun, dengan perbedaan kecil pada hasil penjumlahan yang dapat berasal dari pembulatan angka yang disajikan.
Hasil pemantauan tersebut menjadi perhatian PPATK dalam mendeteksi dan memitigasi risiko kejahatan keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam. Perhatian ini mencakup risiko yang disebut sebagai green financial crime, yakni kejahatan keuangan yang berkaitan dengan aktivitas serta pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian, nilai transaksi yang terindikasi menjadi informasi penting dalam proses pemantauan terhadap potensi risiko pada sektor pertambangan.
Penyajian data berdasarkan periode juga memberikan gambaran mengenai cakupan transaksi yang telah dipantau. Nilai Rp517,47 triliun mencerminkan hasil pemantauan sepanjang 2025, sementara nilai Rp167,23 triliun mencerminkan hasil pemantauan selama enam bulan pertama 2026. Kedua catatan tersebut menjadi dasar perhatian terhadap kebutuhan deteksi dan mitigasi risiko kejahatan keuangan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam, termasuk risiko green financial crime.
Penambangan emas tanpa izin (PETI) menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) karena berpotensi berkaitan dengan kejahatan keuangan. Dugaan praktik tersebut ditemukan di sejumlah wilayah Indonesia, lain Papua, Kalimantan Barat, Sulawesi, Sumatera Utara, dan Pulau Jawa. Kegiatan pertambangan yang berlangsung di luar ketentuan perizinan tidak hanya menimbulkan persoalan lingkungan dan kehilangan penerimaan negara, tetapi juga dapat menciptakan jalur bagi peredaran hasil kejahatan.
Dalam penelusurannya, PPATK juga menyoroti dugaan distribusi emas ilegal ke luar negeri. Pola tersebut menunjukkan bahwa rantai PETI dapat melibatkan lebih dari sekadar kegiatan ekstraksi di lokasi tambang. Pengumpulan, pengangkutan, perdagangan, hingga pembayaran lintas wilayah dan lintas negara berpotensi digunakan untuk menyamarkan asal-usul komoditas maupun dana. Karena itu, pengawasan terhadap sektor pertambangan perlu mencakup seluruh rantai pasok, termasuk pihak yang melakukan transaksi, pembelian, pemurnian, dan ekspor emas.
Untuk periode 2023-2025, PPATK mengidentifikasi transaksi yang diduga berkaitan dengan PETI senilai Rp185,03 triliun. Sementara itu, total perputaran dana yang terpantau mencapai Rp992 triliun. Besarnya nilai tersebut menunjukkan bahwa risiko pencucian uang di sektor tambang perlu ditangani melalui deteksi dini yang lebih terukur. Analisis transaksi mencurigakan, pemadanan data perizinan, pengawasan arus komoditas, serta pelaporan dari pelaku usaha dapat membantu menemukan pola yang tidak wajar. Kolaborasi PPATK, MIND ID, aparat penegak hukum, regulator, pemerintah daerah, dan industri menjadi penting agar informasi dapat ditindaklanjuti secara cepat dan sektor pertambangan tidak dimanfaatkan sebagai sarana kejahatan keuangan.
Nota kesepahaman Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan MIND ID menetapkan kerangka kerja sama untuk memperkuat pengawasan terhadap risiko pencucian uang serta kejahatan keuangan di sektor pertambangan. Kolaborasi ini mencakup pertukaran informasi sesuai kewenangan masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi yang relevan dapat menjadi dasar untuk memahami transaksi, kegiatan usaha, serta indikasi risiko yang memerlukan perhatian lebih lanjut.
Ruang lingkup kerja sama juga meliputi penelitian dan riset, termasuk penyusunan analisis strategis mengenai perkembangan ancaman kejahatan keuangan. Melalui kegiatan tersebut, kedua pihak dapat mengenali pola transaksi, modus operandi, dan karakteristik risiko yang berpotensi muncul dalam rantai usaha pertambangan. Hasil analisis diharapkan membantu memperkaya pemahaman mengenai tantangan pengawasan, sekaligus mendukung penyusunan respons yang lebih tepat berdasarkan data dan kebutuhan sektor.
Selain aspek analitis, kesepakatan tersebut mencakup sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, baik dalam memahami indikator risiko maupun dalam menerapkan prosedur pencegahan dan pengendalian yang sesuai. Penguatan kompetensi menjadi penting agar identifikasi risiko dapat dilakukan secara konsisten, terukur, dan terintegrasi dengan tata kelola organisasi. Pemanfaatan informasi serta hasil analisis secara bertanggung jawab juga dapat membantu kedua lembaga menentukan langkah mitigasi berdasarkan fungsi dan batas kewenangan masing-masing.
Kerja sama ini diharapkan mendorong penerapan langkah pencegahan yang lebih terukur di lingkungan sektor pertambangan. Dengan pengawasan yang semakin kuat, tata kelola perusahaan dapat ditingkatkan, potensi kebocoran penerimaan negara diminimalkan, dan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara lebih transparan serta akuntabel. Pada akhirnya, kolaborasi PPATK dan MIND ID diarahkan untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara dan memastikan kekayaan alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Baca juga: TNI Perkuat Pemantauan Aktivitas Gunung Anak Krakatau dan Pencarian Lima Jurnalis di Selat Sunda | TNI Perkuat Penanganan Karhutla di Melawi, Salurkan Peralatan Pemadam kepada Masyarakat | STAFFEX SGS 2026 Perkuat Kesiapan Operasi Gabungan Melalui AAR
