Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026 — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan rencana perubahan nama Badan Narkotika Nasional (BNN). Lembaga tersebut direncanakan menggunakan nama Badan Nasional Penanggulangan Narkotika. Pernyataan mengenai perubahan nama itu disampaikan Prabowo ketika menghadiri acara penyerahan denda dan penyelamatan keuangan negara dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
Acara tersebut berlangsung di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyebut perubahan nama BNN sebagai bagian dari upaya memperbaiki nomenklatur lembaga. Dengan demikian, pembahasan yang disampaikan berfokus pada penyesuaian nama institusi, tanpa penjelasan mengenai tahapan pelaksanaan atau waktu pemberlakuannya.
Nama Badan Narkotika Nasional selama ini digunakan untuk menyebut lembaga yang berkaitan dengan penanganan persoalan narkotika di tingkat nasional. Adapun nama Badan Nasional Penanggulangan Narkotika menjadi nomenklatur yang disebut dalam rencana tersebut. Prabowo menyampaikan hal itu di hadapan peserta acara penyerahan denda dan penyelamatan keuangan negara yang berasal dari kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
Rencana tersebut menjadi bagian dari informasi yang disampaikan Presiden dalam agenda kenegaraan di kompleks Kejaksaan Agung pada Selasa itu. Hingga penyampaian pernyataan tersebut, keterangan yang tersedia hanya memuat rencana perubahan nama dan kaitannya dengan perbaikan nomenklatur lembaga. Tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai mekanisme perubahan, jadwal penerapan, maupun bentuk penyesuaian kelembagaan.
Pernyataan Prabowo itu menandai adanya rencana penggunaan nama baru bagi BNN dalam pemberitaan mengenai lembaga penanggulangan narkotika. Nama Badan Nasional Penanggulangan Narkotika disebut sebagai nomenklatur yang akan digunakan, sementara informasi tersebut disampaikan dalam rangkaian acara resmi di Jakarta Selatan.
Dalam pidatonya pada agenda yang sama, Presiden Prabowo menyoroti ancaman jaringan narkoba yang masih beroperasi di Indonesia. Ia menempatkan peredaran narkotika sebagai persoalan serius yang tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana individual, tetapi juga melibatkan jaringan yang terorganisasi. Keberadaan jaringan tersebut dinilai dapat memperluas penyalahgunaan narkotika, merusak kehidupan masyarakat, serta mengancam masa depan generasi muda. Karena itu, pemberantasan narkotika memerlukan perhatian berkelanjutan dan langkah penegakan hukum yang tegas.
Prabowo menyebut bahwa telah ada puluhan jaringan narkoba yang berhasil diberantas. Pernyataan tersebut menggambarkan adanya upaya penindakan terhadap aktor dan struktur yang menjalankan distribusi narkotika. Selain jaringan, ia juga menyampaikan bahwa puluhan kawasan yang disebut sebagai kampung narkoba telah berhasil diberantas. Istilah tersebut merujuk pada kawasan yang dalam konteks pemberantasan narkotika dikenal memiliki persoalan peredaran atau penyalahgunaan narkoba secara menonjol. Penyebutan kampung narkoba menunjukkan bahwa ancaman tersebut dapat berakar di lingkungan masyarakat, bukan hanya berlangsung melalui transaksi yang terpisah-pisah.
Perhatian Presiden terhadap jaringan dan kampung narkoba menegaskan bahwa pemberantasan narkotika perlu dilakukan secara menyeluruh. Penindakan tidak hanya diarahkan kepada pelaku yang berada di tingkat akhir rantai peredaran, tetapi juga kepada jaringan yang mengatur pasokan serta lingkungan yang memungkinkan aktivitas tersebut bertahan. Pada saat yang sama, pemberantasan kawasan yang disebut kampung narkoba membutuhkan koordinasi aparat penegak hukum dan unsur terkait lainnya agar hasil penindakan dapat dipertahankan. Pernyataan mengenai puluhan jaringan dan kampung narkoba yang telah diberantas menjadi penanda bahwa pemerintah memandang isu ini sebagai salah satu tantangan utama dalam menjaga keamanan dan melindungi masyarakat dari dampak narkotika.
Prabowo menyoroti risiko besar yang dihadapi petugas ketika menjalankan pemberantasan narkoba. Menurutnya, penindakan tidak selalu berlangsung dalam situasi yang aman karena petugas dapat menghadapi perlawanan saat memasuki kawasan yang telah dikuasai oleh jaringan atau aktivitas narkoba. Ancaman tersebut menunjukkan bahwa persoalan narkoba bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan masalah serius yang dapat membahayakan keselamatan aparat negara.
Dalam pernyataannya, Prabowo juga menyebut bahwa sejumlah anggota kepolisian telah meninggal ketika berupaya menertibkan narkoba. Pernyataan itu menggambarkan tingginya risiko yang harus ditanggung oleh aparat dalam menjalankan tugas. Petugas tidak hanya dituntut untuk menemukan dan menghentikan peredaran narkoba, tetapi juga harus menghadapi situasi yang berpotensi mengancam nyawa ketika melakukan penindakan di lapangan. Karena itu, upaya pemberantasan membutuhkan kesiapan, keberanian, dan kerja yang lebih terkoordinasi.
Prabowo memandang tantangan tersebut tidak hanya dihadapi oleh Indonesia. Ancaman narkoba dan risiko dalam penindakannya merupakan persoalan yang juga muncul di berbagai negara, sehingga diperlukan keseriusan serta keteguhan dalam menghadapinya. Pemerintah, menurut dia, harus bekerja lebih keras untuk melindungi masyarakat sekaligus mendukung petugas yang berada di garis depan. Penegakan hukum perlu dilakukan secara konsisten agar kawasan yang terdampak narkoba tidak semakin berkembang menjadi lingkungan yang sulit dikendalikan. Sikap tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah menempatkan pemberantasan narkoba sebagai pekerjaan yang membutuhkan komitmen berkelanjutan, bukan tindakan sesaat.
Perkembangan penting dalam jajaran kepolisian terjadi pada Kamis, 1 Oktober 2026. Presiden Prabowo melantik Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Suyudi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Pelantikan tersebut menandai pergantian posisi Kapolri dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Suyudi.
Pengangkatan Suyudi dilakukan setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkannya sebagai calon tunggal Kapolri. Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan satu nama kepada DPR melalui surat presiden bernomor R57/PRES/09/2026. Surat tersebut tertanggal 30 September 2026 dan memuat nama Suyudi Ario Seto sebagai satu-satunya calon Kapolri yang diajukan.
Dengan demikian, proses pergantian pimpinan kepolisian berlangsung setelah adanya pengajuan dari Presiden dan pengesahan oleh DPR. Suyudi kemudian dilantik untuk menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Rangkaian keputusan tersebut menjadi bagian dari perubahan jabatan penting yang berlangsung pada awal Oktober 2026.
Pada hari yang sama, Listyo Sigit Prabowo dilantik sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). Pelantikan itu menempatkannya pada jabatan baru setelah masa tugasnya sebagai Kapolri berakhir. Sementara itu, Suyudi mulai menjalankan amanah sebagai Kapolri setelah melalui tahapan pencalonan dan pengesahan yang ditetapkan.
Penunjukan Suyudi menjadi Kapolri sekaligus menghubungkan perubahan kepemimpinan di kepolisian dengan pergantian jabatan Listyo sebagai KSP. Nama Suyudi tercatat sebagai satu-satunya nama yang disampaikan Presiden Prabowo dalam surat presiden tertanggal 30 September 2026. Setelah DPR mengesahkan pencalonannya, pelantikan pada Kamis, 1 Oktober 2026, menetapkan Suyudi sebagai pengganti Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
