Jakarta Selatan, Jakarta — Selasa, 6 Oktober 2026. Presiden Prabowo Subianto berencana mengubah nama Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi Badan Nasional Penanggulangan Narkotika. Rencana tersebut disampaikan ketika Prabowo menghadiri acara penyerahan denda dan penyelamatan keuangan negara dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) di kompleks Kejaksaan Agung.
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyampaikan bahwa nama lembaga tersebut akan diperbaiki. Pernyataan itu merujuk pada penyesuaian nama BNN menjadi Badan Nasional Penanggulangan Narkotika, sebagaimana disampaikan dalam acara resmi tersebut. Perubahan nama itu menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap kelembagaan yang menangani persoalan narkotika di tingkat nasional.
Prabowo tidak menyampaikan perluasan lebih lanjut mengenai rencana tersebut dalam pernyataan yang disampaikan di kompleks Kejaksaan Agung. Ia menekankan adanya perbaikan nama lembaga, sementara fungsi dan lingkup penanganan narkotika tetap menjadi konteks utama pembahasan. Rencana itu selanjutnya akan menjadi perhatian publik dan dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam pidatonya pada agenda yang sama, Prabowo turut membahas persoalan jaringan narkoba yang masih menjadi perhatian di Indonesia. Ia menyoroti bahwa peredaran narkoba tidak hanya berkaitan dengan pelaku atau kasus secara individual, tetapi juga melibatkan jaringan yang dapat beroperasi secara terorganisasi. Keberadaan jaringan tersebut dipandang sebagai tantangan serius bagi upaya pemberantasan narkoba dan perlindungan masyarakat.
Prabowo menyampaikan klaim bahwa puluhan jaringan narkoba telah berhasil diberantas. Pernyataan tersebut menggambarkan adanya upaya penindakan terhadap struktur peredaran narkoba yang dinilai membahayakan. Namun, dalam penyampaiannya, ia tidak merinci jumlah secara lebih spesifik maupun menjelaskan wilayah dan pihak yang terkait. Karena itu, informasi tersebut perlu dipahami sesuai dengan keterangan yang disampaikan dalam pidato.
Selain jaringan, Prabowo juga menyoroti keberadaan kampung-kampung yang disebut sebagai kampung narkoba di Indonesia. Istilah itu merujuk pada lingkungan yang dikaitkan dengan aktivitas peredaran atau penyalahgunaan narkoba. Penyebutan kampung narkoba menunjukkan bahwa persoalan tersebut juga memiliki dimensi sosial dan lingkungan, bukan semata-mata persoalan penegakan hukum terhadap individu.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengklaim bahwa puluhan kampung narkoba telah berhasil diberantas. Klaim ini menegaskan perhatian pemerintah terhadap lokasi-lokasi yang disebut berkaitan dengan aktivitas narkoba. Pembahasan mengenai jaringan dan kampung narkoba menjadi bagian dari sorotan yang lebih luas terhadap upaya pemberantasan narkoba. Prabowo menempatkan penanganan persoalan tersebut sebagai hal penting, terutama karena dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat dan memengaruhi keamanan lingkungan.
Prabowo menyoroti risiko besar yang dihadapi aparat ketika menjalankan upaya pemberantasan narkoba. Menurutnya, petugas tidak selalu berhadapan dengan pelanggaran hukum yang dapat ditangani secara mudah, tetapi juga dengan situasi yang berpotensi membahayakan keselamatan mereka. Ia menyinggung adanya petugas yang diserang ketika masuk untuk menertibkan narkoba. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan narkoba memiliki konsekuensi serius bagi aparat yang berada di garis depan.
Perhatian itu juga mencakup anggota kepolisian yang telah meninggal dalam upaya memberantas narkoba. Prabowo menyampaikan bahwa pengorbanan tersebut menjadi bagian dari tantangan yang harus dihadapi negara dalam melindungi masyarakat dari peredaran zat terlarang. Risiko yang muncul tidak hanya berkaitan dengan penangkapan atau penindakan, tetapi juga dengan ancaman langsung terhadap petugas saat menjalankan tugasnya.
Dalam pandangan Prabowo, persoalan narkoba bukan tantangan yang hanya dihadapi Indonesia. Peredaran narkoba merupakan masalah yang turut dihadapi banyak negara, sehingga penanganannya membutuhkan keseriusan, ketegasan, dan kerja berkelanjutan. Kompleksitas masalah tersebut menuntut pemerintah untuk memperkuat upaya pencegahan, penindakan, serta perlindungan bagi aparat yang menjalankan tugas di lapangan.
Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan bekerja lebih keras menghadapi tantangan tersebut. Penegasan ini menempatkan keselamatan petugas dan keberlanjutan pemberantasan narkoba sebagai perhatian penting. Dengan melihat besarnya risiko yang dihadapi aparat, pemerintah perlu memastikan setiap langkah penertiban dilakukan secara serius dan terkoordinasi. Sikap tersebut sekaligus menegaskan bahwa perang melawan narkoba memerlukan komitmen kuat, bukan hanya dari aparat, tetapi juga dari seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.
Pada Kamis, 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto melantik mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Suyudi Ario Seto, sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Suyudi menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya memimpin institusi kepolisian. Pergantian tersebut menjadi bagian dari rangkaian perubahan jabatan yang berlangsung setelah pembahasan mengenai arah kelembagaan BNN serta perhatian Presiden terhadap ancaman narkoba dan serangan terhadap petugas di lapangan.
Pelantikan Suyudi sebagai Kapolri berlangsung setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkannya sebagai calon tunggal Kapolri. Sebelum proses tersebut, Presiden Prabowo menyampaikan satu nama untuk dipertimbangkan DPR melalui surat presiden bernomor R57/PRES/09/2026. Surat itu bertanggal 30 September 2026 dan hanya memuat nama Suyudi Ario Seto sebagai calon yang diajukan untuk menduduki posisi tersebut. Dengan demikian, penetapan Suyudi mengikuti tahapan konstitusional yang melibatkan pengajuan oleh presiden dan persetujuan DPR.
Usai Suyudi dilantik sebagai Kapolri, Listyo Sigit Prabowo dilantik menjadi Kepala Staf Presiden (KSP). Pelantikan dalam dua jabatan tersebut menandai perubahan susunan kepemimpinan pemerintahan dan kepolisian pada waktu yang berdekatan. Informasi mengenai pergantian ini disampaikan sebagai rangkaian peristiwa tersendiri setelah pernyataan Prabowo tentang BNN dan narkoba. Data tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat pembahasan kebijakan BNN, isu serangan terhadap petugas narkoba, dan keputusan pengangkatan Kapolri. Masing-masing peristiwa memiliki konteks serta tahapan resmi yang perlu dipahami berdasarkan keterangan dan dokumen yang tersedia.
