Jakarta | Mantan Presiden Republik Demokratik Kongo (DRC), Joseph Kabila, membentuk Front pour la Refondation de la Nation (FRN), atau Front untuk Pembangunan Kembali Bangsa, di tengah memburuknya konflik bersenjata di wilayah timur negara tersebut. Pembentukan organisasi ini menandai munculnya koalisi politik-militer baru dalam persaingan memperebutkan pengaruh dan kekuasaan di Kongo. FRN dirancang sebagai wadah alternatif di luar Alliance du Fleuve Congo (AFC)-M23, kelompok yang selama ini menjadi salah satu aktor utama dalam pertempuran melawan pasukan pemerintah.
Pengumuman mengenai pendirian FRN disampaikan oleh penasihat Kabila, Claude Ibalanky, dalam sebuah konferensi pers. Dalam pernyataannya, ia menjelaskan susunan awal pimpinan organisasi tersebut. Corneille Nangaa dan Bertrand Bisimwa disebut berada di jajaran kepemimpinan, sementara Freddy Kaniki dan Sultani Makenga ditetapkan sebagai wakil pemimpin. Susunan ini memperlihatkan upaya menggabungkan unsur politik dan militer ke dalam satu platform yang dapat beroperasi di tengah krisis nasional.
Langkah tersebut berlangsung ketika situasi politik dan keamanan Kongo semakin memanas akibat perang perebutan kekuasaan. Pertempuran di bagian timur telah memperdalam ketegangan pemerintah, kelompok bersenjata, serta jaringan politik yang berusaha menentukan arah masa depan negara. Dalam konteks itu, FRN dipandang sebagai upaya untuk membangun kendaraan baru yang dapat menggantikan, memperluas, atau berjalan berdampingan dengan AFC-M23 dalam menghadapi pasukan pemerintah. Keterlibatan tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman politik dan militer juga menunjukkan bahwa pembentukan organisasi ini bukan sekadar deklarasi politik. Keputusan Kabila untuk tampil melalui struktur tersebut menandai keterlibatannya yang lebih terbuka dalam konflik bersenjata, sekaligus berpotensi mengubah peta aliansi dan perimbangan kekuatan di Kongo timur.
Konflik bersenjata di bagian timur Republik Demokratik Kongo telah berlangsung dalam situasi politik dan keamanan yang kompleks. Salah satu aktor utama dalam perkembangan terbaru adalah AFC-M23, kelompok yang memiliki dimensi politik sekaligus sayap pemberontak bersenjata. Kelompok tersebut berhadapan dengan pasukan pemerintah dan, setelah melancarkan serangan besar pada tahun sebelumnya, berhasil menguasai sejumlah wilayah yang luas di kawasan timur Kongo. Penguasaan itu memperburuk krisis kemanusiaan, mendorong perpindahan penduduk, serta meningkatkan ketegangan pemerintah, kelompok bersenjata, dan berbagai aktor politik.
Dalam konteks tersebut, Joseph Kabila selama berbulan-bulan dituduh oleh otoritas setempat memiliki hubungan atau memberikan dukungan kepada AFC-M23. Tuduhan itu menjadi bagian penting dari perdebatan politik di Kongo, terutama karena kelompok tersebut secara terbuka memerangi pasukan pemerintah dan memperluas pengaruhnya di wilayah strategis. Kabila sebelumnya membantah keterlibatannya dalam pemberontakan tersebut. Penyangkalan itu belum mengakhiri spekulasi, karena sejumlah perkembangan berikutnya dipandang oleh pihak berwenang dan pengamat sebagai indikasi yang memperkuat dugaan adanya kedekatan politik.
Salah satu peristiwa yang sering dikaitkan dengan persepsi tersebut adalah perjalanan Kabila ke Goma pada 2025. Pada saat itu, kota penting di Kivu Utara tersebut berada dalam penguasaan pemberontak. Kunjungan itu berlangsung ketika kendali pemerintah atas kawasan tersebut melemah, sehingga kehadiran mantan presiden di Goma mendapat perhatian luas. Situasi tersebut kemudian semakin rumit setelah sejumlah mantan sekutu Kabila menempati posisi dalam struktur AFC-M23. Perpindahan atau keterlibatan mereka menjadi salah satu alasan mengapa hubungan Kabila dengan kelompok itu terus dipertanyakan.
Rangkaian tuduhan, penyangkalan, perjalanan ke Goma, dan bergabungnya mantan sekutu tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan keterlibatan langsung Kabila. Namun, keseluruhan perkembangan itu membentuk persepsi politik bahwa ia memiliki hubungan tertentu dengan AFC-M23. Persepsi inilah yang menjadi latar penting bagi langkah Kabila meluncurkan FRN, di tengah konflik yang masih membatasi stabilitas dan memperuncing persaingan kekuasaan di wilayah timur Kongo.
Dalam pidatonya pada Jumat sebelumnya, Joseph Kabila menyampaikan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Felix Tshisekedi. Ia menuding pemerintah gagal mengendalikan korupsi, memburuknya tata kelola negara, serta melemahnya institusi publik. Menurut Kabila, persoalan tersebut tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara. Kritik itu disampaikan ketika situasi keamanan di Kongo timur terus memburuk, sehingga tudingan mengenai kemunduran militer menjadi bagian penting dari pesannya. Ia menilai pasukan pemerintah kehilangan posisi dan kemampuan untuk menghadapi kelompok-kelompok bersenjata yang beroperasi di kawasan tersebut.
Kabila juga menyoroti kesepakatan pemerintah mengenai mineral dengan Amerika Serikat. Perjanjian itu dipersoalkan karena menyangkut sumber daya strategis Kongo dan berpotensi memengaruhi kepentingan ekonomi serta kedaulatan negara. Bagi para pengkritik pemerintah, kesepakatan tersebut memperlihatkan lemahnya transparansi dalam pengambilan keputusan. Dalam kerangka kritik Kabila, isu sumber daya alam, keamanan, dan tata kelola saling berkaitan: kelemahan institusi dapat membuka ruang bagi kesepakatan yang tidak sepenuhnya dipahami atau diawasi publik.
Jejak politik Kabila memberikan latar penting untuk membaca pernyataan tersebut. Ia memimpin Kongo sejak 2001 hingga 2019, sebelum pemilu kontroversial 2018 mengantarkan Tshisekedi ke kursi presiden dan mengakhiri masa kekuasaannya. Hubungan Kabila dengan Corneille Nangaa, mantan kepala komisi pemilihan umum yang mengawasi pemungutan suara itu, turut menjadi perhatian. Nangaa kemudian tampil sebagai salah satu tokoh yang menentang pemerintah, sehingga kedekatan politiknya dengan Kabila menambah lapisan pada perkembangan konflik. Karena itu, pembentukan Front Résistance Nationale (FRN) berpotensi memperjelas posisi Kabila: apakah ia sekadar menyuarakan oposisi terhadap kebijakan Tshisekedi, atau sedang membangun peran politik yang lebih langsung dalam konflik bersenjata Kongo timur.
Konflik di Kongo timur memiliki dimensi regional yang melibatkan hubungan kelompok bersenjata, pemerintah nasional, dan negara-negara tetangga. Perserikatan Bangsa-Bangsa serta sejumlah pemerintah Barat menuduh Rwanda memberikan dukungan kepada M23, termasuk bantuan militer, logistik, dan politik. Beberapa pihak juga menyatakan bahwa Kigali memiliki kendali komando atas kelompok tersebut dalam operasi di wilayah Kongo timur. Tuduhan itu dibantah Rwanda, yang menolak anggapan bahwa pemerintahnya mengarahkan atau mengendalikan M23. Kigali berulang kali menyatakan bahwa keterlibatannya berkaitan dengan persoalan keamanan perbatasan dan ancaman dari kelompok bersenjata tertentu, bukan upaya mendukung pemberontakan di Republik Demokratik Kongo.
Di tengah perkembangan tersebut, Felix Tshisekedi dan Joseph Kabila juga terlibat dalam perselisihan politik serta hukum yang semakin tajam. Pada September 2025, pengadilan militer menjatuhkan hukuman mati kepada Kabila secara in absentia, atau tanpa kehadirannya dalam persidangan. Ia dinyatakan bersalah atas tuduhan pengkhianatan, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dakwaan itu dikaitkan dengan dugaan dukungan Kabila terhadap pemberontakan AFC-M23, yang disebut memperoleh sokongan dari Rwanda. Putusan tersebut menempatkan perkara hukum Kabila dalam kaitan langsung dengan konflik bersenjata dan tuduhan campur tangan lintas negara.
Kabila membantah tuduhan tersebut dan menyebut perkara yang menjeratnya bermotif politik. Menurut pihaknya, proses hukum itu digunakan untuk menekan lawan politik serta membatasi ruang geraknya di tengah ketegangan nasional. Perbedaan pandangan mengenai legitimasi dakwaan, proses persidangan, dan keterkaitan aktor politik dengan kelompok bersenjata terus menjadi bagian dari perdebatan publik. Pembentukan FRN berlangsung ketika konflik timur Kongo masih diwarnai perebutan wilayah, pertentangan politik, serta tuduhan campur tangan lintas negara. Situasi itu membuat perkembangan organisasi baru tersebut tidak terpisah dari dinamika keamanan regional dan proses hukum yang membelit tokoh-tokoh utama dalam krisis Kongo.
