Jakarta | Badan Gizi Nasional (BGN) sedang menguji penyaluran Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan di sejumlah daerah. Dalam skema ini, makanan disajikan pada tempat yang memungkinkan siswa mengambil porsi secara mandiri, berbeda dari pola pembagian yang selama ini digunakan. Pengujian tersebut dilakukan untuk menilai efektivitas pelayanan sekaligus memperoleh gambaran mengenai respons penerima manfaat terhadap perubahan mekanisme penyajian.
Perhatian utama dalam uji coba ini bukan hanya kelancaran distribusi, melainkan juga perilaku siswa ketika mengambil dan mengonsumsi makanan. BGN ingin melihat apakah pola prasmanan dapat mendorong siswa memilih makanan sesuai kebutuhan, mengatur porsi, serta menghabiskan hidangan yang telah diambil. Pengamatan terhadap kebiasaan tersebut dinilai penting untuk memastikan layanan tetap mendukung tujuan pemenuhan gizi dan tidak menimbulkan pemborosan.
Uji coba telah berlangsung selama dua minggu terakhir di 62 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pelaksanaan di banyak lokasi diharapkan memberikan data yang lebih beragam, mengingat setiap daerah dapat memiliki kondisi operasional, karakteristik sekolah, serta kebiasaan makan siswa yang berbeda. Hasil dari sejumlah titik tersebut akan menjadi bahan penilaian sebelum BGN menentukan langkah lanjutan terkait penerapan layanan prasmanan.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan bahwa lembaganya masih mengevaluasi dampak positif dan negatif dari skema tersebut. Keterangan itu disampaikan di Aceh pada Selasa, 13 Oktober 2026. Menurut evaluasi awal, manfaat layanan prasmanan perlu dibandingkan dengan berbagai tantangan yang mungkin muncul, termasuk pengaturan antrean, pengawasan porsi, kebersihan, dan kecepatan pelayanan. Penilaian menyeluruh diperlukan agar setiap keputusan mengenai perluasan penerapan dapat didasarkan pada bukti, bukan semata-mata pada pertimbangan teknis jangka pendek. Dengan demikian, pengujian ini menjadi tahap penting untuk menyempurnakan penyelenggaraan MBG agar lebih efektif, tertib, dan sesuai dengan kebutuhan siswa di berbagai daerah.
Perluasan layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan belum akan diterapkan secara menyeluruh. Badan Gizi Nasional (BGN) masih menunggu hasil evaluasi terhadap uji coba yang berlangsung di 62 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah sistem prasmanan mampu memberikan dampak positif bagi pelaksanaan layanan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan siswa secara efektif.
Apabila hasil evaluasi menunjukkan dampak yang positif, BGN akan mengkaji perluasan penerapan sistem tersebut ke lebih banyak dapur MBG. Dengan demikian, keputusan perluasan tidak hanya didasarkan pada target jumlah dapur, tetapi juga pada temuan selama uji coba. Sistem prasmanan baru akan dikembangkan apabila pelaksanaannya dinilai memberikan manfaat dan dapat mendukung penyelenggaraan layanan MBG dengan baik.
BGN menargetkan sekitar 1.000 hingga 5.000 SPPG atau dapur MBG dapat melayani siswa menggunakan sistem prasmanan. Rentang target tersebut menunjukkan adanya peluang pengembangan dalam skala besar, tetapi penerapannya tetap bergantung pada hasil evaluasi yang sedang berjalan. Setiap keputusan mengenai perluasan akan mengikuti penilaian terhadap dampak uji coba, bukan dilakukan secara otomatis kepada seluruh SPPG.
Sasaran utama BGN adalah mencapai 5.000 SPPG yang melayani siswa dengan sistem prasmanan pada akhir 2026. Target ini menjadi arah pengembangan layanan, sementara hasil pengujian terhadap 62 SPPG akan menentukan kelayakan penerapannya secara lebih luas. Selama evaluasi belum menghasilkan kesimpulan, sistem prasmanan masih berada dalam tahap pengujian dan kajian. Karena itu, perluasan hingga ribuan dapur MBG tetap bersifat kondisional serta menunggu hasil penilaian terhadap dampak layanan yang telah diuji.
Sistem prasmanan dinilai memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama dari sisi penerimaan makanan oleh siswa. Dalam pola ini, makanan disajikan lebih dekat dengan waktu makan sehingga dapat dikonsumsi dalam kondisi yang relatif lebih hangat dan segar. Menurut keterangan Sudaryono, keadaan tersebut berpotensi membuat makanan lebih menarik bagi siswa sekaligus membantu menjaga kualitas hidangan sejak diterima hingga disantap.
Prasmanan juga memberi ruang bagi siswa untuk menyesuaikan porsi dengan kebutuhannya. Apabila masih merasa lapar, siswa dapat mengambil tambahan makanan sesuai ketersediaan dan ketentuan yang berlaku. Fleksibilitas ini dapat mengurangi makanan yang tersisa karena setiap siswa mengambil porsi secara lebih terukur. Di sisi lain, pengelola tetap perlu menyiapkan aturan yang jelas agar pembagian berlangsung tertib, adil, dan memenuhi kebutuhan gizi yang telah ditetapkan.
Manfaat pola prasmanan tidak terbatas pada aspek penyajian. Mekanisme tersebut dapat menjadi bagian dari proses pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Ketika mengambil makanan, siswa belajar mengantre, menunggu giliran, serta melatih kesabaran. Mereka juga berkesempatan membangun kebiasaan saling membantu, misalnya dengan memberi ruang kepada teman, menjaga kebersihan area makan, atau membantu siswa yang mengalami kesulitan. Dengan demikian, waktu makan dapat sekaligus menjadi sarana pembelajaran sosial yang berlangsung secara alami.
Aceh dinilai memungkinkan untuk menerapkan pola prasmanan dalam pelaksanaan MBG. Pertimbangannya bukan semata-mata berkaitan dengan kesiapan teknis, seperti tata letak tempat makan, jumlah petugas, dan pengaturan alur siswa, melainkan juga manfaat edukatifnya. Penerapan ini dapat mendorong pelajar untuk lebih mandiri dalam mengambil makanan, menentukan kebutuhan porsinya, dan bertanggung jawab terhadap kebersihan serta ketertiban bersama. Pelaksanaan tetap memerlukan kajian dan penyesuaian berdasarkan kondisi setiap sekolah agar manfaatnya dapat diperoleh tanpa mengabaikan keamanan pangan dan efektivitas layanan.
Penerapan layanan makan bergizi gratis (MBG) dengan sistem prasmanan tidak akan dilakukan secara seragam di seluruh wilayah. Badan Gizi Nasional (BGN) akan menyesuaikan pelaksanaan dengan kondisi lapangan, termasuk kemampuan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan sekolah yang menjadi lokasi layanan. Pendekatan tersebut diperlukan agar mekanisme pembagian makanan dapat berjalan sesuai kapasitas serta kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
Sebelum memperluas penggunaan sistem prasmanan, BGN akan menilai kesiapan unit pelayanan yang terlibat. Penilaian mencakup kemampuan SPPG dalam menyiapkan, mengangkut, dan menyajikan makanan, serta ketersediaan sarana pendukung di sekolah. Aspek pengelolaan alur layanan juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan, sehingga proses pengambilan makanan dapat berlangsung tertib dan menyesuaikan jumlah penerima manfaat.
Kesiapan sekolah menjadi pertimbangan lain dalam pelaksanaan uji layanan tersebut. Sekolah perlu memiliki ruang, pengaturan waktu, serta mekanisme pendampingan yang memadai untuk mendukung layanan prasmanan. Selain itu, BGN akan memperhatikan partisipasi siswa, termasuk kemampuan mereka mengikuti tata cara pengambilan makanan dan menjaga ketertiban selama layanan berlangsung. Kondisi setiap sekolah dapat berbeda, sehingga penerapannya tidak dapat didasarkan pada satu pola yang sama.
Perluasan layanan prasmanan hingga ribuan dapur masih menunggu hasil evaluasi terhadap pelaksanaan uji coba. Hasil tersebut akan menjadi bahan bagi BGN untuk menentukan lokasi dan satuan pendidikan yang dinilai siap mengikuti perluasan. Dengan demikian, keputusan penerapan berikutnya tetap didasarkan pada kesiapan SPPG, sekolah, dan partisipasi siswa, tanpa mengabaikan kondisi nyata di masing-masing lapangan.
Baca juga: Kebijakan dan Syarat Penggunaan Layanan IAK
