Jakarta | Prancis masih diliputi ketegangan setelah kerusuhan pecah di sejumlah kota menyusul protes atas tingginya biaya hidup. Situasi tersebut mendorong pemerintah menyiapkan langkah pengamanan yang lebih besar untuk menghadapi aksi yang diperkirakan berlangsung pada Sabtu mendatang. Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengatakan aparat akan dikerahkan dalam jumlah besar guna menjaga ketertiban dan mencegah kekerasan kembali meluas.
Pernyataan itu disampaikan Lecornu kepada anggota parlemen pada Selasa, 20 Oktober 2026. Ia mengakui bahwa respons keamanan sebelumnya belum memadai untuk mengendalikan perkembangan situasi. Pengakuan tersebut muncul setelah kerusuhan di sejumlah wilayah memperlihatkan bahwa pengerahan dan penanganan aparat yang telah dilakukan belum mampu mencegah gangguan ketertiban secara efektif. Pemerintah kini menghadapi tuntutan untuk memastikan pengamanan lebih siap, sekaligus menghindari tindakan yang dapat memperburuk ketegangan.
Lecornu juga menuduh kelompok radikal ultra-kiri menyusun rencana pemberontakan yang memicu kerusuhan. Tuduhan itu menjadi bagian dari penjelasannya mengenai situasi yang dihadapi pemerintah dan alasan di balik rencana peningkatan pengerahan aparat. Namun, pernyataan tersebut disampaikan sebagai klaim perdana menteri kepada parlemen; informasi yang diberikan tidak merinci bukti yang mendasarinya maupun tanggapan pihak-pihak yang dituduh. Karena itu, tuduhan tersebut perlu dipahami sesuai konteks pernyataan politik dan keamanan yang disampaikan saat ketegangan berlangsung.
Rencana pengamanan pada Sabtu mendatang akan menjadi ujian bagi pemerintah, terutama dalam menghadapi kemungkinan aksi lanjutan yang berkaitan dengan tekanan biaya hidup. Kehadiran aparat dalam jumlah besar dimaksudkan untuk menjaga keamanan di tengah kekhawatiran kerusuhan berulang. Pada saat yang sama, situasi menuntut pemerintah untuk menangani keresahan masyarakat yang menjadi latar protes. Perkembangan setelah pengumuman Lecornu akan menunjukkan apakah langkah yang disiapkan mampu mencegah kekerasan tanpa mengabaikan ketegangan sosial yang masih terasa di Prancis.
Pemerintah Prancis memberlakukan jam malam parsial di Paris dan sejumlah kota lain sejak Senin, sebagai bagian dari langkah untuk mengendalikan kerusuhan yang dipicu protes biaya hidup. Pada Selasa, otoritas menambahkan pembatasan di lokasi-lokasi yang dinilai rawan. Kebijakan tersebut membatasi aktivitas malam dan pergerakan warga di sejumlah titik, sementara aparat berupaya mencegah kekerasan serta kerusakan kembali terjadi. Pengaturan berbeda diterapkan sesuai kondisi di masing-masing kawasan, sehingga warga diminta memperhatikan ketentuan setempat sebelum bepergian. Langkah itu menyusul kerusuhan pada akhir pekan sebelumnya, ketika sejumlah insiden pembakaran dan bentrokan menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan publik.
Di Paris, jam malam dimulai pukul 21.00 waktu setempat dan mencakup kawasan Place de la République serta Les Halles. Selain pembatasan waktu, larangan berkumpul diberlakukan di Champs-Élysées dan beberapa stasiun kereta. Penutupan atau pembatasan akses di area-area tersebut dimaksudkan untuk mengurangi kerumunan dan menjaga situasi tetap terkendali. Kehadiran polisi juga diperkuat di titik-titik yang dianggap berisiko, meski kebijakan itu turut mengubah rutinitas warga dan aktivitas malam di ibu kota. Mereka yang perlu melintasi kawasan terdampak harus mempertimbangkan aturan yang berlaku dan mengikuti arahan petugas, terutama ketika situasi di jalan berubah.
Polisi juga melarang warga membawa jeriken atau botol berisi bensin maupun bahan bakar lain. Larangan ini ditujukan untuk mencegah pembakaran, yang menjadi salah satu bentuk kekerasan dalam kerusuhan akhir pekan sebelumnya. Pembatasan tersebut menambah lapisan pengamanan di tengah upaya aparat meredakan ketegangan, sekaligus menunjukkan perhatian pada benda-benda yang dapat digunakan untuk memicu kebakaran. Bagi penduduk, suasana malam terasa jauh dari keadaan biasa. Warga Paris Sylvain Courant menggambarkan situasi itu seperti adegan dalam film perang dan mengatakan pengalaman tersebut menegangkan. Gambaran itu memperlihatkan dampak langkah keamanan terhadap kehidupan sehari-hari: jalan dan ruang publik yang umumnya ramai menjadi terbatas, sementara warga menghadapi ketidakpastian mengenai suasana di sekitar tempat tinggal mereka.
Kerusuhan yang mendorong pemerintah Prancis memperketat pengamanan terjadi pada Sabtu, setelah sekitar setengah juta orang turun ke jalan di berbagai wilayah untuk memprotes tingginya biaya hidup. Aksi demonstrasi tersebut berkembang menjadi bentrokan massa dan aparat. Sejumlah toko dijarah, bangunan dibakar, dan fasilitas publik mengalami kerusakan. Beberapa orang dilaporkan mengalami luka serius, sehingga situasi itu menimbulkan kekhawatiran di dalam maupun di luar negeri. Skala kerusakan dan risiko keamanan juga mendorong Amerika Serikat, China, dan Jerman mengeluarkan imbauan perjalanan bagi warga mereka yang berada di Prancis. Imbauan tersebut mencerminkan perhatian internasional terhadap kondisi yang belum sepenuhnya stabil.
Menteri Kehakiman Gérald Darmanin mengatakan hampir 150 orang telah dipenjara dan lebih dari 800 lainnya dihadapkan ke pengadilan setelah kerusuhan. Ia menegaskan bahwa sistem peradilan bertindak tegas dalam menangani perkara yang timbul dari aksi tersebut. Pemerintah menghadapi tekanan untuk memastikan para pelaku dimintai pertanggungjawaban, sekaligus menjelaskan bagaimana situasi dapat memburuk hingga memicu kerusakan luas. Presiden Emmanuel Macron mengakui adanya kekurangan dalam penanganan kerusuhan saat melakukan kunjungan ke negara-negara Teluk. Pernyataan itu menandai pengakuan atas persoalan dalam respons pemerintah, meskipun penyebab dan tanggung jawab atas kelemahan tersebut masih menjadi pokok pembahasan.
Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez sempat menawarkan pengunduran diri setelah menyatakan bahwa polisi kehilangan kendali dalam menghadapi situasi. Macron menolak tawaran tersebut, sehingga Nuñez tetap menjabat di tengah evaluasi atas tindakan aparat. Perdebatan kemudian meluas dari kinerja kepolisian ke kesiapan lembaga negara secara keseluruhan. Parlemen menyepakati penyelidikan untuk menelaah kemungkinan kegagalan intelijen, taktik yang digunakan kepolisian, serta kesiapan pemerintah menghadapi eskalasi protes. Penyelidikan itu diharapkan membantu mengidentifikasi celah dalam koordinasi dan perencanaan, serta memberi dasar bagi perbaikan kebijakan keamanan. Dengan adanya korban luka, fasilitas publik yang rusak, dan penangkapan dalam jumlah besar, pemerintah kini harus menyeimbangkan penegakan hukum dengan penilaian terbuka atas responsnya. Hasil penelaahan parlemen akan menjadi bagian penting dalam menentukan apakah langkah pengamanan berikutnya mampu mencegah kekerasan serupa tanpa mengabaikan hak warga untuk menyampaikan protes.Kerusuhan yang muncul setelah protes mengenai biaya hidup menambah tekanan politik terhadap pemerintah Prancis. Pemerintah harus merespons situasi keamanan sekaligus menghadapi kemarahan masyarakat atas kenaikan harga. Bagi warga, meningkatnya biaya kebutuhan sehari-hari menjadi sumber keresahan, sementara pemerintah berada di bawah sorotan untuk menangani tuntutan tersebut. Ketegangan ini berlangsung ketika persoalan utang publik juga membatasi ruang pembahasan kebijakan dan menjadi bagian penting dari tantangan yang dihadapi negara. Dengan demikian, pemerintah menghadapi persoalan yang saling berkelindan: menjaga ketertiban, menanggapi keluhan tentang harga, dan mengelola kondisi keuangan publik.
Di tengah keadaan tersebut, kerusakan dan penjarahan toko membawa perhatian pada pelaku usaha yang terdampak langsung. Toko yang rusak atau dijarah menghadapi gangguan pada kegiatan usaha mereka, sehingga pemerintah mengumumkan bantuan berupa pinjaman tanpa bunga. Fasilitas pinjaman itu dijanjikan mulai tersedia pada Jumat. Pengumuman tersebut menjadi salah satu langkah yang disampaikan pemerintah untuk membantu pemilik usaha yang tokonya terdampak, seiring respons negara terhadap kerusuhan dan protes biaya hidup.
Pinjaman tanpa bunga berbeda dari bantuan yang diberikan tanpa kewajiban pengembalian: pelaku usaha tetap menerima dana dalam bentuk pinjaman, tetapi tidak dikenai bunga. Pemerintah menyatakan skema ini akan dimulai pada Jumat, tanpa rincian lebih lanjut mengenai jumlah dana, jumlah toko yang memenuhi syarat, atau banyaknya usaha yang mengalami kerusakan maupun penjarahan. Karena itu, pengumuman yang tersedia menjelaskan bentuk dukungan dan waktu mulai pelaksanaannya, bukan ukuran keseluruhan kebutuhan.
Baca juga: Jelang HUT ke-81 TNI, Puspom TNI Perkuat Kesiapan Pengamanan Wallakir
