JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 9 Oktober 2026, Sebanyak 11,35 persen penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas tercatat belum memiliki ijazah. Angka tersebut menjadi gambaran bahwa masih terdapat warga yang belum menuntaskan pendidikan formal. Data ini menempatkan persoalan pemerataan pendidikan sebagai perhatian penting, terutama karena pendidikan formal berkaitan dengan pemenuhan hak warga untuk memperoleh layanan pendidikan.
Persentase tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan belum sepenuhnya menghasilkan penyelesaian jenjang pendidikan bagi seluruh penduduk dalam kelompok usia yang tercatat. Dengan kata lain, sebagian warga masih berada dalam kondisi tanpa bukti kelulusan pendidikan formal berupa ijazah. Informasi ini memberikan gambaran umum mengenai keadaan pendidikan nasional berdasarkan status kepemilikan ijazah.
Besarnya angka 11,35 persen juga memperlihatkan bahwa isu pendidikan tidak hanya berkaitan dengan tersedianya layanan, tetapi turut mencakup keberlanjutan dan penyelesaian pendidikan. Setiap penduduk yang belum memiliki ijazah menjadi bagian dari gambaran nasional tentang masih adanya warga yang belum menuntaskan pendidikan formal. Karena itu, data tersebut relevan dalam pembahasan mengenai pemerataan pendidikan di Indonesia.
Temuan ini perlu dipahami secara proporsional sebagai informasi statistik mengenai penduduk berusia 15 tahun ke atas. Angka 11,35 persen tidak menggambarkan seluruh penduduk, melainkan kelompok usia yang menjadi cakupan data. Meski demikian, persentasenya tetap menunjukkan adanya tantangan pendidikan yang perlu mendapat perhatian, sebab masih ada warga yang belum memiliki ijazah dan belum tercatat menuntaskan pendidikan formal.
Persentase penduduk Indonesia yang belum memiliki ijazah menunjukkan arah perubahan yang positif. Jumlah warga dalam kelompok ini memang mengalami penurunan, sehingga terdapat kemajuan dalam upaya memperluas akses dan keberlanjutan pendidikan. Perkembangan tersebut menandakan bahwa semakin banyak penduduk yang berhasil menempuh pendidikan formal hingga memperoleh dokumen kelulusan sebagai bukti capaian belajar.
Namun, penurunan tersebut belum disertai percepatan perbaikan. Laju pengurangannya cenderung melambat, sehingga kemajuan yang telah dicapai perlu dipahami secara hati-hati. Artinya, masalah penduduk tanpa ijazah belum dapat dianggap selesai hanya karena persentasenya bergerak turun. Masih terdapat kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian agar dapat memiliki kesempatan pendidikan yang lebih setara.
Situasi ini memperlihatkan dua kenyataan yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, arah perubahan menunjukkan hasil positif dan menjadi tanda bahwa pemerataan pendidikan terus bergerak. Di sisi lain, kecepatan perubahan belum meningkat sebagaimana yang diharapkan. Jarak capaian saat ini dan kondisi pendidikan yang lebih merata masih memerlukan perhatian berkelanjutan, terutama dalam membaca kelompok yang belum menikmati manfaat pendidikan secara penuh.
Karena itu, penilaian terhadap kondisi pendidikan tidak cukup dilakukan dengan melihat apakah persentasenya menurun atau meningkat. Kecepatan penurunan juga penting untuk menggambarkan seberapa kuat kemajuan tersebut berlangsung. Penurunan yang melambat menunjukkan perlunya menjaga capaian yang sudah ada sekaligus memperkuat upaya lanjutan. Dengan cara pandang yang seimbang, kemajuan dapat tetap diakui tanpa mengabaikan pekerjaan yang masih harus diselesaikan dalam pemerataan pendidikan.
Perluasan wajib belajar menjadi 13 tahun menjadi salah satu konteks kebijakan yang mendapat perhatian dalam pembahasan pemerataan pendidikan. Kebijakan ini mencerminkan dorongan agar akses pendidikan dapat menjangkau lebih banyak penduduk dan berlangsung secara berkelanjutan. Perhatian tersebut semakin relevan ketika data menunjukkan bahwa 11,35 persen penduduk Indonesia masih belum memiliki ijazah. Angka itu memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kesempatan untuk bersekolah, tetapi juga dengan keberlanjutan pengalaman belajar hingga seseorang memperoleh pengakuan pendidikan.
Keberadaan penduduk berusia 15 tahun ke atas yang belum memiliki ijazah menunjukkan adanya tantangan yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan kebijakan. Kelompok tersebut dapat mencerminkan beragam hambatan, mulai dari keterbatasan akses, kondisi sosial ekonomi, hingga persoalan lain yang memengaruhi keberlangsungan pendidikan. Karena itu, perluasan wajib belajar tidak cukup dipahami sebagai penetapan kebijakan semata. Perhatian juga perlu diarahkan pada kemampuan sistem pendidikan dalam menjangkau warga yang sebelumnya belum memperoleh kesempatan belajar secara memadai.
Dalam konteks ini, pemerataan pendidikan memerlukan keterhubungan kebijakan nasional dan kondisi masyarakat di berbagai wilayah. Data mengenai penduduk tanpa ijazah dapat menjadi dasar untuk melihat bahwa masih terdapat kesenjangan yang harus ditangani secara serius. Kebijakan wajib belajar yang diperluas perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat akses, kesinambungan, dan hasil pendidikan, tanpa mengabaikan kelompok yang telah berada di luar jalur pendidikan. Tantangan tersebut menegaskan pentingnya perencanaan yang peka terhadap perbedaan kondisi sosial dan wilayah.
Dengan demikian, isu penduduk yang belum memiliki ijazah memperkuat alasan mengapa pemerataan pendidikan tetap menjadi agenda penting. Perluasan wajib belajar menjadi 13 tahun dapat dipandang sebagai arah kebijakan untuk memperluas perhatian terhadap pendidikan, sementara keberhasilannya bergantung pada kemampuan mengatasi hambatan yang masih dialami masyarakat. Pembahasan kebijakan tersebut perlu terus dikaitkan dengan fakta pendidikan di lapangan agar perluasan akses benar-benar menjawab kesenjangan yang ada.
Data bahwa 11,35 persen penduduk Indonesia belum memiliki ijazah kembali menempatkan pemerataan pendidikan sebagai persoalan yang belum selesai. Angka tersebut tidak hanya menggambarkan capaian pendidikan yang berbeda antarkelompok masyarakat, tetapi juga memperlihatkan adanya tantangan dalam memastikan setiap warga dapat mengikuti dan menuntaskan jenjang pendidikan dasar. Ketika akses terhadap pendidikan belum sepenuhnya merata, perluasan wajib belajar menjadi agenda yang harus diikuti dengan kemampuan sistem untuk menjangkau mereka yang masih tertinggal.
Pertanyaan utamanya adalah apakah pemerataan pendidikan dapat bergerak seiring dengan perluasan wajib belajar. Perluasan cakupan kebijakan tentu penting, tetapi dampaknya akan bergantung pada seberapa cepat kesenjangan yang ada dapat diperkecil. Apabila laju perbaikan berjalan lebih lambat daripada pertumbuhan kebutuhan dan perubahan demografi, masih akan muncul kelompok masyarakat yang belum memperoleh kesempatan pendidikan secara memadai. Kondisi tersebut membuat ukuran keberhasilan tidak cukup dilihat dari bertambahnya sasaran program, melainkan juga dari kemampuan pelaksanaannya menjangkau seluruh lapisan penduduk.
Sorotan berikutnya berkaitan dengan kecepatan perubahan. Apakah perbaikan saat ini mampu melaju lebih cepat daripada persoalan yang hendak diatasi, atau justru berjalan dengan tempo yang membuat kesenjangan pendidikan tetap bertahan? Pertanyaan ini menjadi semakin penting karena status tidak memiliki ijazah dapat memengaruhi peluang seseorang dalam melanjutkan pendidikan, memasuki dunia kerja, dan meningkatkan taraf hidup. Tanpa percepatan yang terukur, pemerataan berisiko hanya menjadi sasaran kebijakan tanpa perubahan yang sebanding di tengah masyarakat.
Isu mengenai jumlah penduduk yang belum memiliki ijazah, perluasan wajib belajar, dan kecepatan pemerataan pendidikan dibahas dalam program Squawk Box pada Jumat, 9 Oktober 2026. Pembahasan tersebut kembali mengarahkan perhatian pada pertanyaan mendasar: apakah langkah yang berjalan sekarang sudah cukup cepat untuk memastikan pemerataan pendidikan mengikuti perluasan wajib belajar, atau masih diperlukan dorongan yang lebih kuat agar perbaikannya tidak tertinggal dari tantangan yang ada?
