Mahkamah Konstitusi tidak menemukan dokumen yang membuktikan bahwa pendidikan tingkat sekolah menengah Gibran Rakabuming Raka yang ditempuh di luar negeri telah disetarakan dengan jenjang SMA di Indonesia. Temuan tersebut disampaikan dalam pertimbangan majelis hakim saat memeriksa sengketa hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024. Persoalan ini menjadi bagian dari penilaian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diajukan dalam proses pencalonan.
Sidang pembacaan putusan atas permohonan yang diajukan Denny Indrayana bersama koleganya berlangsung pada Selasa malam, 6 Oktober 2026. Dalam pemeriksaan itu, majelis mempertimbangkan dokumen serta keterangan yang berkaitan dengan persyaratan administrasi pencalonan. Ketiadaan dokumen kesetaraan pendidikan sebagaimana dimaksud menjadi salah satu fakta yang dicatat dalam uraian pertimbangan, tanpa serta-merta membentuk kesimpulan lain di luar perkara yang sedang diperiksa.
Fokus persoalan berada pada kelengkapan dokumen administrasi, khususnya bukti penyetaraan pendidikan menengah dari lembaga pendidikan di luar negeri. Karena itu, temuan persidangan perlu dibaca secara proporsional dan berdasarkan konteks hukum yang disampaikan majelis. Fakta bahwa dokumen tersebut tidak ditemukan tidak boleh diperluas menjadi tuduhan mengenai hal-hal lain yang tidak dibuktikan dalam persidangan. Penilaian mengenai dampaknya terhadap pencalonan pada masa mendatang juga memerlukan rujukan pada ketentuan yang berlaku serta proses hukum yang relevan, bukan semata-mata pada satu temuan administratif.
Persidangan yang membahas dokumen pendidikan Gibran mengungkap bahwa tidak terdapat lembar dokumen yang secara khusus membuktikan kesetaraan pendidikan luar negeri yang ditempuhnya dengan jenjang sekolah menengah atas (SMA). Temuan tersebut menjadi bagian dari materi pemeriksaan dalam perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, pengungkapan itu tidak serta-merta membuat MK membatalkan keterpilihan Gibran sebagai wakil presiden. Putusan yang dibacakan majelis tidak berujung pada penghapusan hasil pemilu atau perubahan status pasangan calon terpilih.
Dalam pertimbangannya, majelis pada pokoknya menilai tidak memiliki dasar untuk mendiskualifikasi Gibran. Penilaian tersebut berkaitan dengan ruang pemeriksaan dan kewenangan yang melekat pada perkara yang sedang diadili. Dengan demikian, persoalan mengenai kelengkapan, pengakuan, atau kesetaraan dokumen pendidikan tidak diputus melalui tindakan pembatalan keterpilihan dalam perkara tersebut. Majelis juga menyerahkan penanganan teknis persoalan itu kepada instansi yang berwenang, sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyerahan ini menunjukkan bahwa setiap aspek administratif perlu ditangani oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai tugasnya.
Penting dipahami bahwa perkara yang dibahas merupakan permohonan dalam sengketa hasil pemilu. Konteks tersebut menentukan batas kewenangan MK dalam menilai permohonan, termasuk jenis keputusan yang dapat dijatuhkan. Karena itu, putusan tersebut tidak dapat dipahami sebagai pembatalan keterpilihan Gibran, tetapi juga tidak menghapus fakta bahwa isu dokumen pendidikan menjadi bagian dari pembahasan persidangan. Batas kewenangan itu menjelaskan mengapa majelis tidak mengambil langkah diskwalifikasi dan memilih menyerahkan aspek teknis kepada instansi terkait. Uraian ini mengikuti konteks putusan dan keterangan yang muncul dalam persidangan, tanpa menambahkan tafsir hukum di luar perkara yang diperiksa.
Mahfud MD menilai fakta yang muncul dalam persidangan terkait dokumen pendidikan Gibran memiliki arti penting dari sudut pandang hukum tata negara. Sebagai pakar hukum tata negara dan mantan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan, ia melihat proses persidangan tersebut bukan sekadar perdebatan administratif, melainkan berkaitan dengan keabsahan berkas yang menjadi dasar pemenuhan persyaratan pencalonan.
Menurut Mahfud, fakta persidangan itu menjadi indikasi kuat bahwa tidak terdapat berkas kelulusan yang sah secara hukum. Penilaian tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ia menjelaskan bahwa MK tidak mengambil keputusan substantif mengenai pokok persoalan tersebut karena adanya persoalan legal standing atau kedudukan hukum pemohon, serta keterbatasan waktu dalam mengajukan perkara.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud melalui kanal YouTube @mahfudmd pada Rabu, 7 Oktober 2026. Ia memperkirakan polemik mengenai dokumen pendidikan tersebut dapat menyulitkan langkah politik Gibran apabila hendak maju dalam Pemilihan Presiden 2029. Dampaknya dapat muncul ketika persyaratan pencalonan diperiksa atau ketika keabsahan dokumen dipersoalkan oleh pihak lain dalam proses politik dan hukum.
Meski demikian, pandangan Mahfud tersebut merupakan penilaian atas potensi konsekuensi hukum dan politik, bukan kepastian bahwa Gibran pasti tidak dapat mencalonkan diri. Kemungkinan pencalonan tetap bergantung pada ketentuan yang berlaku, verifikasi resmi terhadap dokumen persyaratan, serta keputusan lembaga berwenang. Dengan demikian, polemik ini berpotensi menjadi hambatan serius, tetapi hasil akhirnya masih memerlukan proses pemeriksaan dan penetapan sesuai mekanisme hukum.
Mahfud MD menyatakan tetap menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK), meskipun perkara tersebut memunculkan silang pendapat di tengah publik. Menurut dia, perbedaan pandangan setelah putusan merupakan bagian dari dinamika hukum dan politik, tetapi tidak menghapus kewajiban untuk menghormati lembaga serta keputusan yang telah diambil melalui proses persidangan. Sikap tersebut menunjukkan bahwa kritik terhadap substansi perkara perlu dibedakan dari pengakuan terhadap kewenangan MK sebagai institusi konstitusional.
Mahfud menilai MK telah menjalankan kewenangannya secara tepat dalam perkara tersebut. Ia juga berpandangan bahwa batas kewenangan hakim sebenarnya sudah dapat diperkirakan sejak awal persidangan. Dalam penjelasannya, ia mengatakan, “di MK misalnya orang sudah berharap, ya. perdebatan kiri kanan. tapi, saya kan sudah bilang di sini nih MK memang tidak berwenang,”. Pernyataan itu menegaskan bahwa harapan publik terhadap putusan tidak selalu sejalan dengan ruang lingkup kewenangan yang diberikan konstitusi kepada hakim.
Ia juga menyampaikan bahwa putusan hakim harus dihormati dan, dari sudut logika konstitusi, keputusan tersebut sudah benar. Dengan demikian, penilaian terhadap dokumen kesetaraan pendidikan tidak ditempatkan sebagai perkara yang dapat diputuskan melalui perluasan kewenangan MK, melainkan diserahkan kepada instansi yang memiliki tugas menegakkan aturan sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga terkait tetap perlu memeriksa keabsahan dan konsekuensi dokumen berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Adapun kemungkinan persoalan tersebut menghambat pencalonan pada 2029 masih merupakan penilaian dan prediksi Mahfud, bukan keputusan final yang telah ditetapkan dalam sumber pembahasan ini. Kepastian mengenai dampaknya bergantung pada hasil pemeriksaan instansi berwenang, proses hukum yang mungkin ditempuh, serta aturan pencalonan yang berlaku pada waktunya.
